Sejarah edukasi pada masa kolonial belanda
Sejarah edukasi yang bakal diulas ialah jual baju seragam tk nasional sejak dominasi Belanda yang menggantikan Portugis di Indonesia. Brugmans mengaku pendidikan ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia (Nasution, 1987:3). Pendidikan diciptakan berjenjang, tidak berlaku untuk seluruh kalangan, dan menurut tingkat kelas. Pendidikan lebih dikhususkan untuk anak-anak Belanda, sementara untuk anak-anak Indonesia diciptakan dengan kualitas yang lebih rendah. Pendidikan untuk pribumi bermanfaat untuk meluangkan tenaga kerja murah yang sangat diperlukan oleh penguasa. Sarana pendidikan diciptakan dengan ongkos yang rendah dengan pertimbangan kas yang terus berakhir karena sekian banyak masalah peperangan.
Kesulitan finansial dari Belanda dampak Perang Dipenogoro pada tahun 1825 hingga 1830 (Mestoko dkk,1985:11, Mubyarto,1987:26) serta perang Belanda dan Belgia (1830-1839) mengeluarkan ongkos yang mahal dan menelan tidak sedikit korban. Belanda menciptakan siasat supaya pengeluaran untuk pertempuran dapat ditutupi dari negara jajahan. Kerja paksa dianggap teknik yang sangat ampuh untuk mendapat keuntungan yang maksimal yang dikenal dengan cultuurstelsel atau tanam paksa (Nasution, 1987:11). Kerja paksa bisa dijalankan sebagai teknik yang praktis guna meraup deviden sebesar-besarnya. Rakyat kurang mampu selalu menjadi unsur yang dirugikan karena dipakai sebagai tenaga kerja murah. Rakyat kurang mampu yang beberapa bekerja sebagai petani pun dimanfaatkan untuk meningkatkan kas negara penguasa.
Untuk melancarkan misi edukasi demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan supaya bahasa Belanda dapat diujarkan oleh masyarakat guna mempermudah komunikasi antara asli dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi kriteria Klein Ambtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat itu harus diisi para calon pegawai yang bakal digaji murah. Pegawai sedapat barangkali dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang sudah mempunyai dominasi tradisional dan berpendidikan untuk memastikan keberhasilan perusahaan (Nasution, 1987:12). Jadi, anak dari kaum ningrat dirasakan dapat menolong menjamin hasil tanam paksa lebih efektif, sebab masyarakat biasa mengukuti perintah semua ningrat. Suatu suasana yang paling ironis, kehidupan terdiri dari lapisan-lapisan sosial yaitu kelompok yang dipertuan (orang Belanda) dan kelompok pribumi sendiri terdapat kelompok bangsawan dan orang kebanyakan.
Pemerintah Belanda lambat laun seakan-akan bertanggung jawab atas edukasi anak Indonesia melewati politik etis. Politik etis dijalankan menurut hal ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, laksana kebangkitan Asia, munculnya Jepang sebagai Negara canggih yang dapat menaklukkan Rusia, dan perang dunia kesatu (Nasution, 1987:17). Politik etis khususnya sebagai perangkat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis supaya upah kerja serendah barangkali untuk menjangkau keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan edukasi yang dipermaklumkan sebagai kedok guna siasat meraup keuntungan. Irigasi dibuat supaya panen padi tidak dalam bahaya gagal dan mendapat hasil yang lebih memuaskan. Transmigrasi bermanfaat untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya guna pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.
Pendidikan dasar berkembang hingga tahun 1930 dan terhambat sebab krisis dunia, tidak terkecuali menerpa Hindia Belanda yang dinamakan mangalami malaise (Mestoko dkk, 1985 :123). Masa krisis ekonomi menghalangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan diciptakan dengan ongkos yang lebih murah. Kebijakan yang diciptakan termasuk penyediaan tenaga pengajar yang terdiri dari tenaga guru guna Baju seragam sekolah TK PAUD dasar yang tidak memiliki latar belakang edukasi guru (Mestoko, 1985:158), bahkan alumni Baju seragam sekolah TK PAUD ruang belajar dua dirasakan layak menjadi guru. Masalah beda yang sangat mendasar ialah penduduk susah mendapatkan uang sampai-sampai pendidikan untuk orang tidak cukup mampu adalahbeban yang berat. Jadi, edukasi semakin sulit dicapai oleh orang kebanyakan. Pendidikan diciptakan untuk perangkat penguasa, orang banyak sekali menjadi target yang lunak diberi pengetahuan guna dijadikan tenaga kerja yang murah.
Pendidikan diciptakan oleh Belanda mempunyai ciri-ciri tertentu. Pertama, gradualisme yang spektakuler untuk penyediaan pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Belanda tidak mempedulikan penduduk Indonesia dalam suasana yang nyaris sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, edukasi tidak begitu diperhatikan. Kedua, dualisme ditafsirkan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri untuk golongan penduduk. Pendidikan diciptakan terpisah, edukasi anak Indonesia berada pada tingkat bawah. Ketiga, kontrol yang paling kuat.
Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak memiliki pengeruh langsung politik pendidikan. Keempat, Pendidikan beguna guna merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan guna mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Kelima, prinsip konkordasi yang menjaga supaya Baju seragam sekolah TK PAUD di Hindia Belanda memiliki kurikulum dan standar yang sama dengan Baju seragam sekolah TK PAUD di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak Baju seragam sekolah TK PAUD di edukasi Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang sistematis. Pendidikan dengan ciri-cri itu diatas melulu merugikan anak-anak tidak cukup mampu. Pemerintah Belanda lebih mementingkan deviden ekonomi daripada pertumbuhan pengetahuan anak-anak Indonesia.
Pemerintah Belanda pun membuat Baju seragam sekolah TK PAUD desa. Baju seragam sekolah TK PAUD desa sebagai siasat guna mengeluarkan ongkos yang murah. Baju seragam sekolah TK PAUD desa dibuat pada tahun 1907. Tipe Baju seragam sekolah TK PAUD desa yang dirasakan paling sesuai oleh Gubernur Jendral Van Heutz sebagai Baju seragam sekolah TK PAUD murah dan tidak memisahkan dari kehidupan agraris (Nasution, 1987:78). Kalau lembaga pendidikan diserupakan dengan Baju seragam sekolah TK PAUD ruang belajar dua, pemerintah takut warga tidak bekerja lagi di sawah. Penduduk diupayakan tetap menjadi tenaga kerja demi pengamankan hasil panen.
Baju seragam sekolah TK PAUD desa diciptakan dengan ongkos serendah mungkin. Pesantren diolah menjadi madrasah yang mempunyai kurikulum mempunyai sifat umum. Pesatren dibumbui dengan pengetahuan umum. Cara tersebut dirasakan efektif, sampai-sampai pemerintah tidak usah membina Baju seragam sekolah TK PAUD dan mengeluarkan ongkos (Nasution, 1987:80). Guru Baju seragam sekolah TK PAUD dipungut dari alumni Baju seragam sekolah TK PAUD ruang belajar dua, dirasakan sanggup menjadi guru Baju seragam sekolah TK PAUD desa. Guru yang lebih baik bakal digaji lebih mahal dan tidak mau untuk melatih di lingkungan desa.
Masa penjajahan Belanda sehubungan dengan edukasi merupakan daftar sejarah yang kelam. Penjajah menciptakan pendidikan sebagai alat guna meraup keuntungan melewati tenaga kerja murah. Baju seragam sekolah TK PAUD nasional juga diciptakan dengan ongkos yang murah, supaya tidak memberi beban pada kas pemerintah. Politik etis menjadi tidak etis dalam pelaksanaannya, kepentingan ongkos perang yang paling mendesak dan sekian banyak masalah beda menjadi fakta yang terdaftar dalam sejarah edukasi masa Belanda.
Belanda digantikan oleh dominasi Jepang. Jepang membawa gagasan kebangkitan Asia yang tidak kalah liciknya dari Belanda. Pendidikan semakin mengenaskan dan diciptakan untuk meluangkan tenaga gratis (romusha) dan keperluan prajurit demi kepentingan perang Jepang (Mestoko, 1985 dkk:138). Sistem penggolongan dihapuskan oleh Jepang. Rakyat menjadi alat dominasi Jepang guna kepentingan perang. Pendidikan pada masa dominasi Jepang mempunyai landasan idiil hakko Iciu yang menyuruh bangsa Indonesia berkerjasama untuk menjangkau kemakmuran bareng Asia raya. Pelajar mesti mengikuti pelajaran fisik, pelajaran kemiliteran, dan indoktrinasi yang ketat.
Sejarah Belanda hingga Jepang dicerna sebagai alur penjelasan bila pendidikan dipakai sebagai perangkat komoditas oleh penguasa. Pendidikan diciptakan dan diajarkan untuk mengajar orang-orang menjadi tenaga kerja yang murah. Runtutan penjajahan Belanda dan Jepang menjadikan edukasi sebagai senjata ampuh untuk menanam penduduk sebagai pendukung ongkos untuk perang melalui sekian banyak sumber penghasilan pihak penjajah. Pendidikan pula yang bakal dikembangkan untuk membina negara Indonesia sesudah merdeka.
Setelah kemerdekaan, perubahan mempunyai sifat sangat fundamental yaitu mencantol penyesuaian bidang pendidikan. Badan pekerja KNIP mengusulkan untuk kementrian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan agar cepat untuk meluangkan dan mengusahakan pembaharuan edukasi dan pengajaran cocok dengan rencana pokok usaha edukasi (Mestoko, 1985:145). Lalu, pemerintah menyelenggarakan program pemusnahan buta huruf. Program buta huruf tidak mudah dilakukan dengan sekian banyak keterbatasan sumber daya, tantangan gedung Baju seragam sekolah TK PAUD dan guru. Kementrian PP dan K pun mengadakan usaha meningkatkan guru melewati kursus sekitar dua tahun. Kursus bahasa jawa, bahasa Inggris, ilmu bumi, dan ilmu pasti(Mestoko dkk, 1985:161). Program tersebut mengindikasikan jumlah orang yang buta huruf semua Indonesia selama 32,21 juta (kurang lebih 40%), buta huruf pada tahun 1971. Buta huruf yang dimaksud ialah buta huruf latin (Mestoko dkk, 1985:327). Jadi, pekerjaan pemberantasan buta huruf di pedesaan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk mengatasi angka buta aksara di Indonesia dan buta pengetahuan dasar, namun pendidikan tidak cukup lebih tidak dominan pada lokasi tinggal tangga tidak cukup mampu.
Kemerdekaan Indonesia tidak menciptakan nasib orang tidak dapat terutama dari sektor pertanian menjadi lebih baik. Pemaksaan atau perintah halus mudah muncul kembali, misal yang sangat terkenal dengan dampak yang nyaris serupa laksana cara-cara dan praktek pada jaman Jepang, bimas gotong royong yang diselenggarakan pada tahun 1968-1969 dinamakan bimas gotong royong sebab adalahusaha gotong royong antara pemerintah dan swasta (asing dan nasional) guna meyelenggarakan intensifikasi pertanian dengan memakai metode Bimas (Fakih, 2002:277, Mubyarto, 1987:37). Adapun tujuannya ialah untuk menambah produksi beras dalam masa-masa sesingkat barangkali dengan memperkenalkan bibit padi unggul baru yakni Peta Baru (PB) 5 dan PB 8.37. Pada jaman penjajahan Belanda pun pernah dilaksanakan cultuurstelsel, Jepang memaksakan penanaman bibit dari Taiwan. Jadi, rakyat dipaksakan mengikuti keinginan dari pihak penguasa. Cara tersebut tidak cukup lebih sama dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai teknik untuk menghasilkan panen yang lebih maksimal. Muller (1979:73) mengaku menurut riset yang dilaksanakan di Indonesia bahwa sebagaian besar masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan, paling-paling hanya dapat memenuhi keperluan hidup yang sangat minim, dan nyaris tidak dapat beradaptasi aktif sedangkan kelompok atas hidup dalam kemewahan.
Pendidikan pada masa Belanda, Jepang dan setelah kebebasan sulit dijangkau oleh orang-orang dari lokasi tinggal tangga tidak cukup mampu. Mereka diajarkan dan diberi pengetahuan guna kepentingan pihak penguasa. Mereka dijadikan tenaga kerja yang diandalkan untuk menjangkau keuntungan yang maksimal. Setelah jaman kemerdekaan, rakyat dari lokasi tinggal tangga tidak cukup mampu terus menjadi sumber pemaksaan secara halus guna pengembangan bibit padi unggul. Pendidikan sebagai perangkat penguasa guna mengembangkan program yang dirasakan dapat menyokong peningkatan pemasukan pemerintah.
